Ali Nasrun: Pemerintah akan Sulit Mengawasi

BBM Naik

Ali Nasrun: Pemerintah akan Sulit Mengawasi 

Oleh Ubay KPI

Meski kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM belum final, namun sudah muncul berbagai opini tentang dampak baik dan buruknya rencanya tersebut. Seperti yang dikatakan pengajar di Fakultas Ekonomi Untan Ali Nasrun. Bila rencana pemerintah menaikkan BBM dilakukan dengan berbagai ragam harga, maka pemerintah akan menemukan kesulitan dalam pengawasan.

"Dari satu sisi, niat pemerintah itu (menaikkan harga BBM) akan berdampak baik. Namun di sisi lain, pemerintah pastinya akan kesulitan untuk mengawasi dua kuota BBM dengan harga berbeda,” ujarnya kemarin.

Ali Nasrun menambahkan, kebijakan menaikkan BBM tak akan seindah yang dibayangkan bila tidak diawasi dengan baik.

Kebijakan pemerintah merencanakan BBM akan naik dengan bermacam harga. BBM bersubsidi jenis premium dan solar bagi mobil pribadi menjadi Rp 6.500 perliter dan memberikan harga standar Rp4.500 per liter bagi kendaraan  roda dua dan kendaraan umum.

Ali Nasrun menanggapi, dalam implementasinya khusus untuk kendaraan roda dua dan kendaraan umum, harga BBM tidak naik, tapi menurutya naiknya BBM bagi kalangan menengah ke atas ini juga akan memicu terjadinya inflasi yang lebih besar lagi.

“Itu juga yang harus diantisipasi pemerintah. Jangan menilai kenaikan ini tidak berdampak ke mana-mana," paparnya.

Bila terjadi inflasi, kemungkinan besar menurut Ali Nasrun ongkos kendaraan umum  bakal naik, karena  bisa jadi walau harga BBM bagi kendaraaan umum tidak naik, para supir kendaraan umum berdalih beberapa barang-barang kebutuhan sehari-harinya naik akibat inflasi membuat menaikkan tarif angkutan umum pun ikut naik. 

“Apalagi sejumlah kebutuhan pokok untuk Kalbar masih mendatangkan dari luar, kalau  terjadi hambatan, seperti barang-barang itu terlambat datang, maka harga sejumlah barang-barang tersebut bisa saja melambung tinggi,” terangnya.

Karenanya, secara pribadi Ali Nasrun sangat ragu terhadap kebijakan tersebut akan dapat dijalankan dengan optimal.

“Untuk melakukan pengawasan, memerlukan jumlah tenaga yang tidak sedikit. Selain BPH Migas, Pertamina, Kepolisian hingga pemda setempat diharapkan juga bisa bekerja ekstra untuk mengawasi proses pendistribusian BBM itu,” terang Ali Nasrun.

Bahkan Ali Nasrun menyumbang saran, sebaiknya pemerintah menaikkan BBM subsidi secara bertahap.