Munaji; Sang Swasembada Sapi

Munaji

Sang Swasembada Sapi

Oleh Ubay KPI

Tingginya harga sapi, dibarengi dengan banyaknya masukan daging dari luar negeri alias illegal. Membuat pengusaha sapi semakin perihatin. Perihatian terhadap masyarakat yang harus mengeluarkan uang banyak untuk daging sapi.

Munaji, salah satu pedagang sapi di Kalbar sangat perihatin dengan keadaan saat ini. Harga sapi di Pontianak mencapai Rp 90 ribu per kilo gram. Menurut Munaji harga tersebut bisa ditekan turun dengan berbagai cara. Salah satunya mendorong rencana pemerintah yang meluncurkan program swasembada sapi. Kedua, pengusaha sapi ikut melihat kondisi di lapangan salah satunya dengan merekrut petani sapi dengan dilakukan pembinaan serta memberikan bibit sapi.

“Saya pribadi sudah ada puluhan petani yang kami rangkul untuk bersama memelihara sapi. Itu tak hanya kepentingan saya. Namun untuk kesejahteraan masyarakat juga. Dari petani it uterus kita kembangkan secara kontinyu,” ujarnya kemarin.

Selaku pengusaha sapi, Munaji mengakui sampai saat ini untuk pasokan sapi, di Kalbar masih bergantung terhadap pulau Jawa. Mulai dari sapi siap potong hingga bibit sapi. Karenanya, secara pribadi ia melakukan terobosan dengan merangkul petani sapi. Meski tidak terlalu banyak, dengan adanya petani sapi yang terkoordinir, baik pembelian dan penyediaan bibit. Setidaknya melalui peternak sapi perorangan ini dapat membantu kebutuhan sapi di Kalbar.

“Saya berani melakukan itu karena saya tahu betul akan kebutuhan daging sapi di Kalbar. Selain ingin menyediakan daging sapi, upaya tersebut juga untuk menekan lebih rendah harga sapi,” ungkapnya.

Disinggung soal daging impor, Munaji mengatakan kualitas daging luar Indonesia tak bisa dibandingkan dengan daging lokal. Pasalnya, daging lokal (hasil ternak masyarakat Kalbar) yang beredar di Kalbar daging sehat. “Kita potong hari itu, hari itu kita jual. Jadi tidak sampai berhari-hari. Beda halnya dengan daging impor, yang harus diawetkan dengan es atau lainnya,” ungkap pengusaha sapi yang aktif memperhatikan peternak ini. (Ubay KPI/Borneo Tribune)

Ali Nasrun: Pemerintah akan Sulit Mengawasi

BBM Naik

Ali Nasrun: Pemerintah akan Sulit Mengawasi 

Oleh Ubay KPI

Meski kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM belum final, namun sudah muncul berbagai opini tentang dampak baik dan buruknya rencanya tersebut. Seperti yang dikatakan pengajar di Fakultas Ekonomi Untan Ali Nasrun. Bila rencana pemerintah menaikkan BBM dilakukan dengan berbagai ragam harga, maka pemerintah akan menemukan kesulitan dalam pengawasan.

"Dari satu sisi, niat pemerintah itu (menaikkan harga BBM) akan berdampak baik. Namun di sisi lain, pemerintah pastinya akan kesulitan untuk mengawasi dua kuota BBM dengan harga berbeda,” ujarnya kemarin.

Ali Nasrun menambahkan, kebijakan menaikkan BBM tak akan seindah yang dibayangkan bila tidak diawasi dengan baik.

Kebijakan pemerintah merencanakan BBM akan naik dengan bermacam harga. BBM bersubsidi jenis premium dan solar bagi mobil pribadi menjadi Rp 6.500 perliter dan memberikan harga standar Rp4.500 per liter bagi kendaraan  roda dua dan kendaraan umum.

Ali Nasrun menanggapi, dalam implementasinya khusus untuk kendaraan roda dua dan kendaraan umum, harga BBM tidak naik, tapi menurutya naiknya BBM bagi kalangan menengah ke atas ini juga akan memicu terjadinya inflasi yang lebih besar lagi.

“Itu juga yang harus diantisipasi pemerintah. Jangan menilai kenaikan ini tidak berdampak ke mana-mana," paparnya.

Bila terjadi inflasi, kemungkinan besar menurut Ali Nasrun ongkos kendaraan umum  bakal naik, karena  bisa jadi walau harga BBM bagi kendaraaan umum tidak naik, para supir kendaraan umum berdalih beberapa barang-barang kebutuhan sehari-harinya naik akibat inflasi membuat menaikkan tarif angkutan umum pun ikut naik. 

“Apalagi sejumlah kebutuhan pokok untuk Kalbar masih mendatangkan dari luar, kalau  terjadi hambatan, seperti barang-barang itu terlambat datang, maka harga sejumlah barang-barang tersebut bisa saja melambung tinggi,” terangnya.

Karenanya, secara pribadi Ali Nasrun sangat ragu terhadap kebijakan tersebut akan dapat dijalankan dengan optimal.

“Untuk melakukan pengawasan, memerlukan jumlah tenaga yang tidak sedikit. Selain BPH Migas, Pertamina, Kepolisian hingga pemda setempat diharapkan juga bisa bekerja ekstra untuk mengawasi proses pendistribusian BBM itu,” terang Ali Nasrun.

Bahkan Ali Nasrun menyumbang saran, sebaiknya pemerintah menaikkan BBM subsidi secara bertahap.

22 Pasangan Ikuti Nikah Massal

WAKIL WALIKOTA Pontianak Paryadi, S. Hut menjadi saksi nikah salah satu peserta nikah massal di LKMD Kelurahan Siantan Tengah. Sebanyak 23 pasangan ikut serta dalam nikah massal yang digagasa BKM dan KUA Pontianak Utara tersebut. FOTO: Ubay KPI

22 Pasangan Ikuti Nikah Massal

Oleh Ubay KPI

H. Muhyi (54), warga Parit Pekong, Kelurahan Siantan Tengah, Pontianak Utara mengikuti nikah massal bersama 22 pasang calon pengantin lain, yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Pontianak Utara bekerjasama dengan BKM dan Pemerintah Kota Pontianak, di LKMD Siantan Tengah, Kamis (28/3) sore lalu.

H. Muhyi dan istrinya, Hj. Azizah merasa senang bisa menikah dengan perempuan idamannya meskipun dilakukan secara massal. Sebab, dapat bersama-sama bahagia yang lain meski dilakukan dengan sederhana. “Nikah massal terjamin. Terjamin ketercatatan kita di pemerintah. Sah secara agama, sah juga secara hukum pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut yang hadir dalam pernikahan massal, berpesan agar sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga. Bersama-sama menjaga keturunan dengan mengontrol supaya hidup terarah, terjauh dari hal negative.

Paryadi, S. Hut sangat menyambut baik program yang dilakukan BKM beserta KUA dengan nikah massal. Selain tertib administrasi, juga nantinya akan memudahkan anak keturunan dalam hal administrasi pemerintahan. “Kalau ada surat nikah, kan nanti mau ngurus akte mudah, terjamin keabsahannya. Dan terlindungi juga,” ungkap Paryadi.

Pada kesempatan tersebut, Paryadi, S. Hut turut menjadi saksi pernikahan salah satu peserta nikah massal. Usai simbolis akad nikah, Paryadi kemudian diabdikan bersama 22 pasang mempelai yang telah sah menjadi suami istri.

Nikah massal yang telah dilakukan menurut Paryadi sangat baik dilanjutkan. Sebab, selain mengefisienkan waktu, juga memberikan kemudahan bagi calon mempelai mengurus surat nikah. Karena, di dalam kegiatan tersebut keterlibatan KUA atau petugas pencatat nikah sangat besar. “Maka, setiap kelengkapan administrasi akan diperhatikan. Dengan adanya surat nikah, maka ke depannya akan terjamin. Suatu saat anaknya masuk sekolah atau hal lain dan memerlukan surat nikah, tidak pusing lagi. Apalagi di Pontianak Utara yang masih sangat minim kesadaran seperti itu dibandingkan dengan kecamatan lain di Pontianak,” pungkasnya.

7 Shendeng Hadir di Pontianak Timur

BATU PERTAMA pembangunan padepokan 7 Shendeng di Tanjung Hulu dilakukan oleh Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut. FOTO: Ubay KPI

7 Shendeng Hadir di Pontianak Timur

Oleh Ubay KPI

Geliat ilmu beladiri tak hanya untuk kebutuhan sebuah kompetisi. Namun juga sebagai alat keamanan diri. Sebagai penjaga diri bila sewaktu-waktu terdesak dalam situasi tertentu. Dari sekian banyak perguruan pencak silat yang ada di Pontianak, kini kembali lahir perguruan pencak silat. Yakni Padepokan 7 Shendeng yang berlokasi di Tanjung Hulu.

Dalam sejarahnya, silat shendeng merupakan sebuah bagian dari pencak silat dan namanya sudah banyak dikenal di kalangan pesilat. Bahkan, menurut historinya, silat shendeng merupakan gerakan silat yang sangat sulit dikalahkan.

Minggu (21/4) pagi kemarin, sebagai awal dari langkah pembinaan bela diri terhadap generasi muda. Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut meresmikan sekaligus melakukan peletakan batu pertama padepokan 7 Shendeng yang dibina oleh guru M. Taha.

Pada kesempatan tersebut, Paryadi hanya mengingatkan kepada kepada seluruh pengurus dan calon murid yang hadir untuk tetap menjaga tujuan awal didirikannya padepokan pencak silat 7 Shendeng. Yakni sebagai tempat belajar bela diri dan nantinya ikut kompetisi.

“Bukan untuk menjadi jagoan, bukan mencari lawan karena merasa punya ilmu. Akan tetapi dengan bela diri silat dijadikan sebagai alat untuk menjalin kebersamaan, persahabatan dengan yang lain, khususnya sesama komunitas silat,” ujarnya.

Demikian juga disampaikan Ketua Umum Perguruan 7 Shendeng M. Taha. Menurutnya adanya padepokan nantinya sebagai wadah untuk mengumpulkan generasi muda mencintai warisan leluhur, yakni ilmu pencak silat. Taha juga mengakui banyak ragam ilmu silat yang ada di Indonesia. Namun perbedaan itu salah satu tujuan adalah pelestarian dan kebersamaan persaudaraan.

5 Ruko Flamboyan di-Deadline Seminggu

5 Ruko Flamboyan di-Deadline Seminggu

Oleh Ubay KPI

Meski putusan hukum telah memenangkan Pemerintah Kota Pontianak pengelolaan Pasar Flamboyan. Namun masih ada pedagang yang enggan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembangunan pasar tradisional terbesar tersebut. Perlawanan yang dilakukan beberapa pedagang salah satunya enggan membongkar rukonya.

Hingga kemarin, masih ada 5 ruko dari 6 ruko yang masih belum dibongkar pemiliknya meski pembangunan di kawasan tersebut telah berjalan. Terkait pedagang yang enggan mengikuti aturan pemerintah tersebut. Bagian Asset Setda Kota Pontianak Dede Aries saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/4) siang menegaskan, Pemerintah Kota Pontianak akan membongkar 5 ruko yang masih belum tersebut saat ini, bila pemilik tidak membongkar dalam waktu seminggu ke depan.

“Kami akan membongkar paksa bila pemilik tak membongkar dalam seminggu ke depan. Sementara, kami akan mengirimi surat pemberitahuan kepada seluruh pemilik,” ujarnya.

Sementara ini, Dede menambahkan pemerintah melihat sisi kemanusian sehingga harus mengulur waktu hingga saat ini. Dengan penguluran waktu tersebut, otomatis menghambat revitalisasi pasar yang telah menjadi komitmen pemerintah. “Kita tak mungkin membela suara yang lebih kecil, sedangkan yang mendukung lebih banyak. Kita tetap melakukan pembongkaran dan pembangunan. Tidak ada istilah membangun sendiri di ruko kawasan Pasar Flamboyan,” tegas Dede.

Sejauh ini, menurut Dede pemerintah terus kejar target untuk penyelesaian pembangunan mengingat target selesai diperkirakan bulan Juni mendatang. “Pembangunan tetap jalan, kita tak terlalu menghiraukan kelompok kecil. Sekarang kami bagaimana mengayomi dan memberikan fasilitas kepada khalayak yang lebih ramai,” tuturnya.

Dari data yang ada di Bagian Asset Seta Kota Pontianak. Di kawasan Pasar Flamboyan ada sebanyak 57 ruko yang akan dibangun selain ruko yang kondisinya masih bagus di Jalan Pahlawan. “Ada 57 ruko, selain ruko yang telah dibangun pasca kebakaran beberapa waktu lalu,” ungkap Dede.

Selain itu, terkait asset pemerintah Kota Pontianak di lahan Pasar Flamboyan. Dede menegaskan tak ada masalah hukum. Tanah di Pasar Flamboyan merupakan asset pemerintah murni. “Yang sempat ke hukum itu hanya soal pengelolaan. Itu saja,” ungkapnya.

Permasalahn soal 5 ruko yang masih belum terbongkar hingga saat ini tak hanya membuat gelisah jajaran Disperidag dan Bagian Asset saja. Namun juga membuat berang Walikota Pontianak Sutarmidji. Beberapa waktu lalu, Sutarmidji membuat statemen tidak akan memindahkan pedagang yang ada di TPS Sementara meskipun Pasar Flamboyan telah selesai terbangun. Bila 5 Ruko yang ada belum selesai dibangun.