Proyek “Siluman” Jalan Panglima Aim

Proyek “Siluman” Jalan Panglima Aim

Ali: Pemerintah Perlu Audit Ulang

Oleh Ubay KPI

Pembangunan jalan di Jalan Panglima Aim, Pontianak Timur yang bersumber dari APBD Kota Pontianak sekitar kurang lebih Rp 1 miliar selesai. Namun hasil proyek pembangunan jalan itu berderai tak lama dari akhir pengerjaan.

Bahkan, masyarakat menilai pembangunan jalan itu proyek “siluman” karena tak ada plang nama dan sosialisasi.

Seperti dikatakan oleh pengurus RW 16 Kelurahan Dalam Bugis, M. Ali menuturkan masyarakat memang tak mengerti tentang proyek namun jangan dibodoh-bodohi. Pantauan M. Ali mewakili masyarakat menilai pengerjaan itu sangat tidak layak sebab kualitasnya sangat rendah.

Kondisi pembangunan itu saat ini berdebu, batu-batu yang sudah banyak lepas. Tak hanya kerusakan jalan saja yang diderita masyarakat sepanjang jalan sekitar 300 meter itu. Akibat proyek yang asal jadi tersebut, beberapa warga di pembangunan jalan yang melintas di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Dalam Bugis, Saigon, dan Tanjung Hulu tersebut beberapa waktu terakhir terkenan demam dan batuk.

Jalan Panglima Aim menurut Ali merupakan jalan sentral. Perlu perhatian dari pemerintah dan bila ada pembangunan harus dilaksanakan dengan tepat dan baik. Bukan dengan pengerjaan asal jadi.

“Kami mewakili masyarakat meminta kepada pemerintah untuk mengaudit ulang proyek tersebut,” ujarnya.

Menurut penuturan salah satu pengurus RT 9 RW 5, Kelurahan Tanjung Hulu, Ade saat dihubungi kemarin penyakit tersebut ada sejak usai pngerjaan proyek itu.

Anehnya lagi di mata masyarakat sekitar yang sempat melakukan protes ke DPRD Kota Pontianak dan PU melalui Kasi Pemeliharaan Jalan, pembangunan jalan tersebut tidak jelas.

Ketidakjelasan itu menurut Ade, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Tidak adanya transparansi pemeliki proyek mengenai pagu anggaran, perusahaan pekerja proyek, penaggung jawab, lebar dan panjang pembangunan. “Kami tidak tahu sama sekali, sebab dari awal sampai selesai tak pernah ada kami lihat papan proyek di lokasi pembangunan jalan itu,” tutur Ade.

Ade melanjutkan, pembangunan jalan itu semakin tidak jelas akhir-akhir ini. Pasalnya, sepengetahuan warga proyek itu adalah betonisasi namun sekarang sudah mulai diaspal. “Yang mana yang benar. Kalau proyek itu aspal, dari mana lagi anggarannya?” tanya Ade.

Beberapa perwakilan dari warga setempat menuturkan pernah bertemu dengan PU Kota Pontianak, dan mengatakan dengan jelas bahwa proyek itu adalah betonisasi bukan aspal.

“Di awal pengerjaan juga terkesan pemilik proyek memang mau ambil untuk banyak. Jalan itu tanpa pengerasan, tumpuk pasir dan langsung timbus semen,” tambahnya.

Proyek itu belum pandangan mengarah pada korupsi, sebab belum ada tindak lanjut dari Dinas Pekejaan Umum dan Inspektorat.

Proyek jalan “siluman” itu tak hanya mendapat sorotan dari masyarakat. Namun mendapat perhatian dari sejumlah organisasi. Seperti dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Badko Himpunan Mahasiswa Islam Kalbar.

PKC PMII Kalbar, Syahril mengatakan, bila sudah berkenaan dengan anggaran APBD, maka seyogyanya  ada transparansi agar tidak kecurigaan dari masyarakat. Pemerintah harus menjelaskan dengan rinci.

Sedangkan menurut pandangan Ketua Badko HMI Kalbar, Wahyu kemarin mengatakan dengan anggaran dana kurang lebih Rp 1 miliar, sangat tidak realistis kalau hanya untuk pembangunan jalan sekitar 300 meter.

Tata aturan yang tidak dilaksanakan oleh pemegang proyek seperti plang nama mengundang curiga masyarakat. “Itu kan proyek public, dan harus disampaikan kepada public,” ujarnya.