Oleh Ubay KPI
Beberapa organisasi kemahasiswaan mempertanyakan pengusulan mobil dinas yang dilakukan wakil rakyat di DPRD Kalimantan Barat. Tak tanggung-tanggung, wakil rakyat mengusulkan sebesar Rp1.4 miliar untuk pengadaan mobil dinas.
Suatu angka yang tidak sedikit bila melihat kondisi perekonomian Kalimantan Barat saat ini. Karenanya, Badko HMI Kalimantan Barat mempertanyakan, sejauh mana keperluan mobil dinas. “Bukankah seyogyanya lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan sendiri meskipun pada dasarnya mobil dinas juga merupakan kepentingan kerja,” ungkap Wahyu Hidayat.
Melihat kondisi seperti ini, Wahyu menegaskan, kerja anggota dewan membebankan kepada rakyat. Dalam bentuk kegiatannya banyak menggunakan dana APBD. Terlebih lagi bila menggunakan mobil dinas. Keperluan operasional akan lebih membengkak.
“Lihat dulu sejauh mana keperluannya? Kalau memang sangat dibutuhkan mungkin sah-sah saja. Tapi jangan lupa dengan label wakil rakyat. Otomatis memperjuangkan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi semata,” tegasnya.
Ketua IPNU Kalimantan Barat, Nuruddin juga berpendapat sama. Menurutnya, DPRD harus mengkaji ulang atas usulan yang dilakukan serta melihat sejauh mana kebutuhan terhadap usulan tersebut. Terlebih lagi, tak tanggung-tanggung, dalam usulan tersebut, mobil yang diusulkan lebih bermerk. “Jangan sampai masyarakat punya anggapan wakil rakyat ingin berfoya-foya dengan amanah yang dipikulnya,” ujar Nuruddin.
Sejauh ini, kinerja anggota dewan sungguh kurang memberikan bukti kepada masyarakat. “Kok malah mau minta mobil, jangan hanya besar suaranya kala ingin mencalonkan diri. Setelah itu memikirkan diri sendiri,” tegasnya.
Sebagai generasi muda, Nuruddin mengatakan sangat tidak setuju dengan usulan tersebut. “Perhatikan nasib rakyat. Banyak mereka yang membutuhkan pekerjaan dan perlu pembinaan untuk kelangsungan hidup,” ujarnya.
No comments:
Post a Comment