PT Berperan Mengawal Reformasi Regulasi Daerah
Oleh Ubay KPI
Kemajuan ekonomi tidak bisa lepas dari sumberdaya alam yang bermutu. Dalam mewujudkan hal ini, perguruan tinggi sebagai elemen independen dan punya banyak sumberdaya alam, Perguruan Tinggi (PT) punya peran penting untuk mengawal reformasi regulasi daerah.
Hal itu disampaikan oleh Abdullah Munzir, narasumber lokakarya pengenalan aplikasi instrument analisi dampak peraturan pada pengembangan ekonomi wilayah di Aula Gedung Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Rabu (8/6) pagi kemarin.
Dalam mengembangkan ekonomi pada prinsipnya setiap daerah punya peluang yang kurang lebih sama, hanya saja tergantung kesiapan pengelola ekonomi tersebut. Potensi sangatlah berharga dan harus dikaitkan dengan regulasi. Munzir juga menyampaikan, Kalimantan Barat sangat potensial karena banyak memiliki SDM. “Kelemahan dari belum majunya ekonomi daerah karena lemahnya pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Begitu juga dengan pengawalan dalam kebijakan keputusan mengenai ekonomi, perlu penanganan yang fokus dan independen. Yang tepat melakukan pengawalan ini ialah lembaga perguruan tinggi yang sangat independen,” ujarnya.
Enny Nurbaningsih, narasumber dari Universitas Gadjah Mada juga menyampaikan peluang ekonomi tergantung pada komitmen daerah. “Bila tidak ada komitmen dari pemerintah dan ekonom, maka potensi tidak bisa digali,” ujar Enny.
Pada lokakarya kemarin juga menampilkan instrumen-instrumen yang bisa mempercepat peningkatan kapasitas di Kalimantan Barat untuk pengembangan ekonomi agar lebih kondusif. Bila kapasitas dan ditopang dengan SDM yang mumpuni, maka peluang investor juga lebih besar untuk masuk ke daerah.
Purwanto, tim RIA GIZ dari UPB Pontianak kemarin menyatakan, akademik sebagai lembaga independen terus melakukan perbaikan dan berperan serta dalam apa yang bisa dilakukan demi kebaikan daerah. “UPB memang selalu tanggap dan memberikan ruang kepada siapa saja yang ingin memberikan hal positif untuk daerah. Begitu juga, UPB juga telah melakukan banyak kerjasama dengan berbagai lembaga baik nasional atau internasional,” ujarnya.
Hal itu disampaikan oleh Abdullah Munzir, narasumber lokakarya pengenalan aplikasi instrument analisi dampak peraturan pada pengembangan ekonomi wilayah di Aula Gedung Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Rabu (8/6) pagi kemarin.
Dalam mengembangkan ekonomi pada prinsipnya setiap daerah punya peluang yang kurang lebih sama, hanya saja tergantung kesiapan pengelola ekonomi tersebut. Potensi sangatlah berharga dan harus dikaitkan dengan regulasi. Munzir juga menyampaikan, Kalimantan Barat sangat potensial karena banyak memiliki SDM. “Kelemahan dari belum majunya ekonomi daerah karena lemahnya pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Begitu juga dengan pengawalan dalam kebijakan keputusan mengenai ekonomi, perlu penanganan yang fokus dan independen. Yang tepat melakukan pengawalan ini ialah lembaga perguruan tinggi yang sangat independen,” ujarnya.
Enny Nurbaningsih, narasumber dari Universitas Gadjah Mada juga menyampaikan peluang ekonomi tergantung pada komitmen daerah. “Bila tidak ada komitmen dari pemerintah dan ekonom, maka potensi tidak bisa digali,” ujar Enny.
Pada lokakarya kemarin juga menampilkan instrumen-instrumen yang bisa mempercepat peningkatan kapasitas di Kalimantan Barat untuk pengembangan ekonomi agar lebih kondusif. Bila kapasitas dan ditopang dengan SDM yang mumpuni, maka peluang investor juga lebih besar untuk masuk ke daerah.
Purwanto, tim RIA GIZ dari UPB Pontianak kemarin menyatakan, akademik sebagai lembaga independen terus melakukan perbaikan dan berperan serta dalam apa yang bisa dilakukan demi kebaikan daerah. “UPB memang selalu tanggap dan memberikan ruang kepada siapa saja yang ingin memberikan hal positif untuk daerah. Begitu juga, UPB juga telah melakukan banyak kerjasama dengan berbagai lembaga baik nasional atau internasional,” ujarnya.
No comments:
Post a Comment